Download Juklak PIP 2018 SD,SMP,SMA,SMK

PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

NOMOR : 05/D/BP/2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar yang selanjutnya dalam
peraturan ini disebut Juklak PIP merupakan pedoman bagi pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan satuan
pendidikan dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia
Pintar.

Tujuan dari program ini adalah untuk membantu biaya personal
pendidikan bagi peserta didik miskin atau rentan miskin yang masih
terdaftar sebagai peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan
menengah. Biaya personal pendidikan dimaksud meliputi:
1. Membeli buku dan alat tulis;
2. Membeli pakaian seragam sekolah/praktik dan perlengkapan sekolah
(sepatu, tas, atau sejenisnya);
3. Membiayai transportasi peserta didik ke sekolah;
4. Uang saku peserta didik;
5. Biaya kursus/les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal; atau
6. Biaya praktik tambahan dan biaya magang/penempatan kerja.

Nilai Dana
Peserta didik menerima dana bantuan PIP sebanyak 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar (SD)/SDLB/Paket A:
a. Peserta didik Kelas I, II, III, IV dan V semester genap diberikan
dana untuk dua semester sebesar Rp450.000,00;
b. Peserta didik Kelas VI semester genap diberikan dana untuk satu
semester sebesar Rp225.000,00;
c. Peserta didik Kelas I semester ganjil diberikan dana untuk satu
semester sebesar Rp225.000,00;
d. Peserta didik Kelas II, III, IV, V, dan VI semester ganjil diberikan
dana untuk dua semester sebesar Rp450.000,00;
e. Peserta didik Paket A diberikan dana untuk dua semester sebesar
Rp450.000,00.

2. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/SMPLB/Paket B:
a. Peserta didik Kelas VII dan VIII semester genap diberikan dana
untuk dua semester sebesar Rp750.000,00;
b. Peserta didik Kelas IX semester genap diberikan dana untuk satu
semester sebesar Rp375.000,00;
c. Peserta didik Kelas VII semester ganjil diberikan dana untuk satu
semester sebesar Rp375.000,00;
d. Peserta didik Kelas VIII dan IX semester ganjil diberikan dana untuk
dua semester sebesar Rp750.000,00;
e. Peserta didik Paket B diberikan dana untuk dua semester sebesar
Rp750.000,00.

3. Sekolah Menengah Atas (SMA)/SMALB/Paket C:
a. Peserta didik Kelas X dan XI semester genap diberikan dana untuk
dua semester sebesar Rp1.000.000,00;
b. Peserta didik Kelas XII semester genap diberikan dana untuk satu
semester sebesar Rp500.000,00;
c. Peserta didik Kelas X semester ganjil diberikan dana untuk satu
semester sebesar Rp500.000,00;
d. Peserta didik Kelas XI dan XII semester ganjil diberikan dana untuk
dua semester sebesar Rp1.000.000,00;
e. Peserta didik Paket C diberikan dana untuk dua semester sebesar
Rp1.000.000,00.

4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/SMKLB:
a. Program 3 Tahun
1) Peserta didik SMK Kelas X dan XI semester genap diberikan
dana untuk dua semester sebesar Rp1.000.000,00;
2) Peserta didik SMK Kelas XII semester genap diberikan dana
untuk satu semester sebesar Rp500.000,00;
3) Peserta didik SMK Kelas X semester ganjil diberikan dana untuk
satu semester sebesar Rp500.000,00;
4) Peserta didik SMK Kelas XI dan XII semester ganjil diberikan
dana untuk dua semester sebesar Rp1.000.000,00.
b. Program 4 tahun
1) Peserta didik SMK Kelas X, XI, dan XII semester genap
diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp1.000.000,00;
2) Peserta didik SMK Kelas XIII semester genap diberikan dana
untuk satu semester sebesar Rp500.000,00;
3) Peserta didik SMK Kelas X semester ganjil diberikan dana untuk
satu semester sebesar Rp500.000,00;
4) Peserta didik SMK Kelas XI, XII, dan XIII semester ganjil
diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp1.000.000,00.

Baca Artikel Lainya -->  RPP K13 SD/MI Kelas 1 Semester 1 Revisi 2018

MEKANISME PELAKSANAAN

Program Indonesia Pintar dilaksanakan dengan melibatkan direktorat terkait di
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota, sekolah, lembaga penyalur dan instansi terkait
lainnya.
A. Penetapan Penerima KIP
Penetapan penerima KIP dilakukan berdasarkan:
1. Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT)
a. Sumber data
Penerima KIP adalah peserta didik yang berasal dari keluarga yang
tercatat dalam PBDT yang dikeluarkan oleh kementerian yang
menangani bidang sosial. Data tersebut diserahkan kepada
Kementerian yang menangani bidang pendidikan pada awal tahun
anggaran.
b. Pengolahan data
Data PBDT yang diserahkan kepada kementerian yang menangani
bidang pendidikan, kemudian dipadankan dengan Dapodik untuk
mendapatkan data peserta didik dari keluarga miskin yang tercatat
di Dapodik.
c. Penetapan SK penerima KIP
Hasil pengolahan data berupa nama peserta didik ditetapkan
sebagai penerima KIP melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna
Anggaran.

2. Usulan data sejenis
a. Sumber data
Data bersumber dari usulan satuan pendidikan yang telah
divalidasi dan disetujui oleh dinas pendidikan kabupaten/kota
untuk jenjang SD dan SMP dan oleh dinas pendidikan provinsi untuk
jenjang SMA dan SMK.
b. Pengolahan data
1) Sekolah menandai status kelayakan peserta didik sebagai calon
penerima KIP di aplikasi Dapodik mengacu hasil validasi sekolah;

2) Sekolah melaporkan data calon penerima KIP yang diusulkan
mendapatkan KIP ke dinas pendidikan kabupaten/kota untuk
jenjang SD dan SMP dan ke dinas pendidikan provinsi untuk
jenjang SMA dan SMK;
3) Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota melakukan validasi
terhadap data calon penerima KIP berdasarkan status kelayakan
peserta didik sesuai dengan prioritas sasaran penerima KIP,
kemudian mengirimkan hasil validasi kepada kementerian yang
menangani bidang pendidikan melalui direktorat teknis terkait
sebagai rekomendasi penerima KIP;
4) Direktorat teknis terkait melakukan penyaringan akhir atas
kelengkapan data rekomendasi untuk ditetapkan sebagai
penerima KIP.
c. Penetapan SK penerima KIP
Hasil pengolahan data berupa nama peserta didik ditetapkan
sebagai penerima KIP melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna
Anggaran.
B. Penyaluran Dana PIP
Dana PIP disalurkan langsung ke peserta didik secara non tunai melalui
rekening tabungan Simpanan Pelajar di Bank penyalur dana PIP dengan
mekanisme sebagai berikut:
1. Dalam penyaluran dana PIP direktorat teknis melakukan perjanjian
kerjasama dengan bank penyalur.
2. Direktorat teknis membuka rekening penyalur untuk keperluan
menyalurkan dana bantuan PIP ke peserta didik penerima KIP sesuai
ketentuan yang berlaku.
3. Direktorat teknis menyampaikan daftar penerima PIP yang tercantum
dalam Surat Keputusan Direktur terkait kepada bank penyalur dana PIP
untuk dibuatkan rekening Tabungan Simpanan Pelajar.
4. Direktorat teknis mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan
Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) III untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) berdasarkan surat keputusan direktur teknis terkait.
5. KPPN menyalurkan dana sesuai SP2D ke rekening penyalur atas nama
direktorat teknis di bank penyalur.

Baca Artikel Lainya -->  SBMPTN - Contoh Soal UTBK TPS dan TKA Saintek 2019

6. Direktorat teknis menyampaikan Surat Perintah Pemindahbukuan
(SPPn) kepada bank penyalur untuk menyalurkan/memindahbukukan
dana dari rekening penyalur langsung ke rekening penerima. Direktorat
teknis dan bank penyalur PIP menginformasikan surat keputusan
penerima dana PIP kepada peserta didik penerima melalui dinas
pendidikan provinsi/kabupaten/kota atau sekolah/lembaga.

C. Pemberitahuan dan Penyampaian SK
1. Untuk SMA/SMK/SDLB/SMPLB/SMALB/SMKLB, dinas pendidikan
provinsi melalui cabang dinas masing-masing, meneruskan surat
keputusan penerima dana PIP ke sekolah.
2. Untuk SD/SMP/Paket A/Paket B/Paket C, masing-masing dinas
pendidikan kabupaten/kota meneruskan surat keputusan penerima
dana PIP ke sekolah/ lembaga.
3. Sekolah/lembaga mengumumkan dan meneruskan informasi surat
keputusan sebagai penerima dana PIP ke peserta didik/orang tua/wali.

D. Aktivasi Rekening PIP dan Penarikan Dana
Aktivasi Rekening dan Penarikan Dana dapat dilakukan sebagai berikut:
1. Aktivasi Rekening Simpanan Pelajar
Sebelum melakukan penarikan dana, peserta didik harus mengaktivasi
rekening Simpanan Pelajar terlebih dahulu, dengan membawa:
a. Surat keterangan kepala sekolah/ketua lembaga, apabila peserta
didik telah pindah sekolah/lembaga dalam satu jenjang pendidikan
yang sama maka surat Keterangan kepala sekolah/ketua lembaga
dapat dikeluarkan oleh kepala sekolah/ketua lembaga di
sekolah/lembaga yang baru;
b. Untuk peserta didik SMA/Paket C atau SMK adalah salah satu
tanda/identitas pengenal (KIP/Kartu Pelajar/Kartu Tanda
Penduduk/Kartu Keluarga/Surat Keterangan dari Kepala
Desa/Lurah;
c. Untuk peserta didik SD/Paket A atau SMP/Paket B dengan
membawa KTP orang tua dan Kartu Keluarga dengan didampingi
oleh orang tua/wali. Bagi orang tua/wali yang tidak memiliki
KTP/KK dapat diganti dengan surat keterangan dari kepala
desa/lurah. Apabila orang tua/wali tidak bisa mendampingi peserta
didik pada saat aktivasi maka dapat diwakili oleh kepala sekolah
dengan membawa KTP dan SK pengangkatan kepala sekolah yang
masih berlaku; dan

d. Mengisi formulir pembukaan/aktivasi rekening tabungan Simpanan
Pelajar di bank penyalur.
2. Penarikan Dana
a. Penarikan dana langsung oleh peserta didik, dengan membawa buku
tabungan Simpanan Pelajar (Simpel) dan/atau KIP ATM, dan/atau
surat keterangan kepala sekolah, untuk peserta Didik SD dan SMP
harus didampingi oleh orangtua/wali.
b. Penarikan dana secara kolektif dilakukan oleh kepala sekolah/ketua
lembaga/bendahara sekolah/lembaga dengan membawa dokumen
pendukung sebagai berikut:
1) Surat Kuasa dari orang tua/wali (untuk SD/Paket A dan
SMP/Paket B) atau dari peserta didik (untuk SMA/Paket C dan
SMK) penerima PIP;
2) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) (format terlampir);
3) Surat Keterangan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga (format
terlampir);
4) Fotokopi KTP Kepala Sekolah/Ketua Lembaga dan menunjukkan
aslinya;
5) Fotokopi SK Pengangkatan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga
definitif yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya;
6) Buku tabungan Simpanan Pelajar peserta didik yang diambil
secara kolektif.

Baca Artikel Lainya -->  RPP K13 SD/MI Kelas 1 Semester 2 Revisi 2018

Penarikan dana secara kolektif dapat dilakukan apabila memenuhi
salah satu dari kondisi sebagai berikut:
1) Penerima PIP bertempat tinggal di daerah yang kondisinya sulit
untuk mengakses ke bank/lembaga penyalur, seperti:
a) tidak ada kantor bank/lembaga penyalur di kecamatan
sekolah/tempat tinggal peserta didik;
b) kondisi geografis yang menyulitkan seperti daerah kepulauan,
pegunungan, atau pedalaman;
c) jarak dan waktu tempuh relatif jauh.
2) Penerima PIP bertempat tinggal di daerah yang kondisi
transportasinya sulit, seperti:
a) biaya transportasi relatif besar;
b) armada transportasi terbatas.

3) Penerima PIP tidak memungkinkan untuk mengambil dana secara
langsung dan seperti:
a) sedang sakit yang menyebabkan peserta didik tidak dapat
melakukan aktivitas normal;
b) sedang mengalami bencana alam/cuaca buruk;
c) hambatan lainnya yang tidak terduga.
4) Penerima PIP yang diundang dalam acara kunjungan kerja
pemerintah.

Dana yang sudah dicairkan secara kolektif harus segera diberikan
kepada peserta didik penerima yang bersangkutan paling lambat 5
(lima) hari kerja setelah pencairan.
Penarikan dana PIP oleh peserta didik atau secara kolektif di bank
penyalur, harus dengan kondisi sebagai berikut:
1. Tidak ada pemotongan dana dalam bentuk apapun;
2. Saldo minimal rekening tabungan adalah Rp0,00;
3. Tidak dikenakan biaya administrasi perbankan.

E. Pembatalan KIP
Pembatalan KIP dapat dilakukan karena:
1. Perubahan data PBDT.
Mekanisme pembatalan sebagai berikut:
a. Kementerian yang menangani bidang pendidikan melalui direktorat
teknis terkait memilah data hasil pemadanan PBDT dengan Dapodik
untuk melihat peserta didik yang keluarganya sudah tidak tercatat
lagi di dalam PBDT;
b. Kementerian yang menangani bidang pendidikan melalui KPA
menerbitkan SK pembatalan berdasarkan hasil pemilahan data
sebagaimana pada huruf a.

2. Usulan pembatalan dari dinas
Mekanisme pembatalan sebagai berikut:
a. Kepala sekolah/lembaga melakukan identifikasi atas status siswa
penerima KIP;
b. Apabila hasil identifikasi ditemukan peserta didik telah meninggal
dunia, putus sekolah, tidak diketahui keberadaannya, menolak
menerima KIP, maka kepala sekolah/lembaga melaporkan status
siswa tersebut kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota;

c. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota melakukan validasi atas
laporan dari kepala sekolah/lembaga sebagaimana dimaksud pada
huruf b diatas. Hasil validasi yang dimaksud, dilaporkan kepada
direktorat terkait sebagai rekomendasi untuk pembatalan KIP;
d. Apabila pemerintah daerah telah mengeluarkan peraturan yang
menyebabkan peserta didik tidak memungkinkan untuk menerima
KIP, maka dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota melaporkan
ke direktorat terkait sebagai rekomendasi untuk pembatalan KIP;
e. Kementerian yang menangani bidang pendidikan melalui KPA
menerbitkan SK pembatalan berdasarkan rekomendasi pada huruf c
dan huruf d;
f. Pejabat Pembuat Komitmen mengembalikan dana PIP ke kas negara
berdasarkan rekomendasi berdasarkan SK pembatalan.

Demikian cuplikan informasi mengenai Juklak Program Indonesia Pintar Tahun 2018.Untuk lebih jelas anda dapat mendownload file juklak pip 2018 pada link download yang kami sediakan di bawah ini:

 

Related posts

Tinggalkan Komentar

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More